Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pengendalian Transportasi di Kota Malang, (Studi Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan Kota Malang),

Penelitian ini dilakukan atas dasar seringnya terjadi kemacetan di Kota Malang, khususnya pada ruas perempatan jembatan Soekarno Hatta menuju gerbang UB dan ruas jalan MT. Haryono. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat, tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tidak mengalami perubahan signifikan. Fungsi wilayah pada kawasan ini, membuat kawasan ini semakin padat. Di sisi lain, pemerintah mencemaskan kemacetan yang terjadi di atas jembatan Soekarno Hatta dengan beban tidak bergerak yang semakin parah, mengingat usia jembatan yang sudah kadaluarsa. Untuk itu, perlu adanya kebijakan lalu lintas untuk mengatur kemacetan pada ruas perempatan jembatan Soekarno Hatta menuju gerbang UB dan jalan MT. Haryono. Bagaimana Dinas Perhubungan dan Bappeda merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tentang pengendalian kemacetan, pembangunan infrastruktur jalan, dan pengaturan rambu rambu lalu lintas pada kedua ruas jalan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan evaluasi pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian lalu lintas. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, terjadi 3 kali perubahan rekayasa lalu lintas. Dari penutupan gerbang UB dan pengefektifan kembali lampu lalu lintas, menuju kebijakan satu arah, dan pada akhirnya kebijakan satu arah itu ditunda sampai saat ini serta dibuka kembali jalur keluar gerbang UB menuju Jalan Soekarno Hatta. Dari setiap kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan, selalu muncul faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya kebijakan tersebut. Baik dari dalam maupun dari luar, dan baik yang mendukung atau yang menghambat. Sosialisasi pemerintah yang belum efektif, membuat para masyarakat yang terkena imbas dari setiap kebijakan lalu lintas yang diterapkan, kurang begitu memahami apa maksud Pemerintah Kota Malang membuat rekayasa lalu lintas seperti itu. Disamping itu, permasalahan yang paling utama disetiap rekayasa lalu lintas pada ruas jalan ini adalah sangat minimnya tingkat kedisiplinan para pengguna jalan dalam menggunakan pelayanan lalu lintas dan mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang telah diterapkan. Seharusnya, di setiap kebijakan top down yang akan diterapkan, pemerintah harus lebih cermat lagi dalam merancang faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, terutama masalah komunikasi, agar suatu kebijakan mempunyai arti yang sama dari setiap sudut pandang