Evaluasi Penetapan Formulasi Kebijakan Pajak Hiburan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batu

Penelitian tentang Evaluasi Penetapan Formulasi Kebijakan Pajak Hiburan di Kota Batu bertujuan untuk mengetahui latar belakang Pemerintah Daerah Kota Batu dalam membuat kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dan penurunan tarif pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Batu. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemungutan pajak hiburan di Kota Batu. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah proses formulasi dalam penetapan tarif pajak hiburan yang meliputi identifikasi masalah, efektivitas penetapan tarif pajak hiburan, evaluasi penetapan tarif pajak hiburan, pemilihan alternatif kebijakan, dan implementasi kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat proses pemungutan pajak hiburan di Kota Batu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Lokasi penelitian bertempat di Dinas Pendapatan Kota Batu. Hasil dari penelitian ini yaitu penerimaan Kota Batu dari pajak hiburan berjalan optimal dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010. Peneliti juga menemukan ketidaksesuaian antara proses formulasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Batu dengan undang-undang yang berlaku, yaitu tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan naskah akademik dalam proses penetapan peraturan daerah tentang pajak hiburan. Faktor pendukung dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Batu adalah adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan kondisi geografis Kota Batu yang indah sehingga kunjungan ke Kota Batu terus meningkat. Sedangkan faktor penghambat pemungutan pajak hiburan di Kota Batu adalah adanya oknum yang melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak dan kondisi infrastruktur Kota Batu yang belum memadai