Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kediri

Sebagaimana diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak yang harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan pembangunan di segala bidang. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan suatu sistem Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang baik, sistematis dan efisien. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mendiskripsikan dan menganalisis peningkatan pelaksanaan penentuan klasifikasi dan Nilai Jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri, Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis sejauhmana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan metode studi kasus (case study). Adapun jenis studi kasus yang digunakan untuk penelitian ini studi kasus analisa situasi dipergunakan untuk meneliti dan kejadian yang muncul dalam masyarakat karena Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa, Intensifikasi dan ektensifikasi pemungutan pajak di Kabupaten Kediri dilakukan dengan : Peningkatan Pendataan Obyek dan Subjek PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kabupaten Kediri dengan pendaftaran, Penilaian dan Penentuan Klasifikasi Obyek Pajak PBB diawali dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut ajaran formal, hutang pajak (PBB) baru timbul pada saat dikeluarkan SPPT menentukan bahwa pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, Pemungutan pajak tersebut tidak dapat diserahkan atau diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Ini disebabkan selain karena adanya perubahan tata cara penghitungan rekapitulasi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dengan Pembagian bagi hasil pungutan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan guna menjalankan kewajiban dalam melaksanakan otonominya, dan sebagai bagian dari pendistribusian penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, maka daerah-daerah memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan cukup. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kediri, secara prosedur sudah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku serta pelaksanaan tugas dengan baik. Namun kendala – kendala yang terjadi di lapangan menimbulkan pemahaman yang berbeda pada setiap masyarakat di Kabupaten Kediri. Untuk itu maksismalisasi target pencapaian pemungutan pajak perlu dilakukan upaya peningkatan dengan strategi yang lebih baik dimasa – masa yang akan datang