Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Selama Desentralisasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan desentralisasi fiskal dan kinerja sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kabupaten/kota di di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2012. Data tentang desentralisasi fiskal berasal dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Indonesia, sedangkan data tentang kinerja UMKM bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Analisis korelasi digunakan untuk menguji hipotesis apakah desentralisasi fiskal berhubungan dengan kinerja sektor UMKM di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah yang jumlahnya sebanyak 35, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun penyerapan tenaga kerja di Propinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahun mulai dari tahun 2008 – 2012. Namun pada penelitian ini menemukan kesenjangan dalam kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2012. Kesenjangan UMKM semakin melebar antara kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja buruk. Demikian pula penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdapat kesenjangan yang melebar antara kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dan buruk. Melebarnya kesenjangan ini mengidentifikasikan bahwa adanya ketimpangan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan analisis korelasi diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhubungan dengan UMKM dan jumlah penerimaan tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan lebih lanjut kinerja UMKM pada kabupaten/kota yang buruk. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan sektor utama penopang perekonomian daerah. Cara yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan memberikan kemudahan dalam permodalan, kemudahan ijin usaha dll. Pada penelitian selanjutnya perlu memisahkan alokasi dana antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor UMKM