Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo

Studi administrasi publik menyatakan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun, pada kenyataanya, beberapa pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan masih ditemukan banyak kendala. Maka dari itu, reformasi pelayanan publik pada birokrasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik. Berkaitan dengan masalah tersebut, penulis telah melakukan penelitian tentang reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo yang telah melakukan beberapa kali reformasi birokrasi secara bertahap sejak tahun 2001 sampai tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mendiskripsikan, menganalisis Reformasi birokrasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo melalui sisitem pelayanan publiknya, untuk menemukan reformasinya, penulis fokus pada sistem-sistem yang digunakan oleh BPPT untuk melayani masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis data interaktif. Data dikumpulakn dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan mewawancarai sekertaris bidang, kepala bidang penanaman modal, para pegawai, dan para pengguna pelayanan publik. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen kearsipan yaitu SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standard Operating Procedure). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPT Sidoarjo telah dapat melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perubahan bentuk lembaga dan jumlah kewenangan telah diperbaharui dari tahun 2001 sampai 2014. BPPT Kabupaten Sidoarjo telah menata ketatalaksanaan antara lain yaitu: melaksanakan SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan. Mengoptimalkan dan mengembangkan tekonologi yang ada. Mendapat predikat sangat baik dari survei kepuasan masyarakat. Dapat merespon semua pengaduan masyarakat yang ada. Sumber daya manusianya juga dibentuk untuk bekerja lebih professional melalui serangkaian diklat. Meskipun begitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu: Komitmen atasan terhadap pegawai. Penempatan pegawai sesuai skill. Sarana prasarana yang memadai. Terdapat juga faktor yang menghambat yaitu: Kurangnya sosialisasi pelayanan perizinan. Kurangnya koordinasi antar SKPD teknis terkait. Maka dari itu dibutuhkan sosialisasi vi mendalam kepada seluruh masyarakat dan kedisiplinan kerja antar SKPD terkait agar pelayanan dapat dilakukan lebih maksimal