Implementasi Kebijakan Kinerja Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014

Saat ini partisipasi pemilih masyarakat dalam pemilu dapat dikatakan cenderung mengalami penurunan. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi calon atau partai yang rendah pula. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif tahun 2014 serta faktor-pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di KPU Kota Malang. Sumber data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi dari berbagai sumber. Analisis data menggunakan analisis data interaktif model Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Kota Malang menggunakan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 dan Surat Edaran Nomor 609 Tahun 2013. Pelaksana implementasi kebijakan kinerja KPU dalam peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 yaitu KPU Kota Malang serta dibantu oleh Relawan Demokrasi. Dukungan berupa anggaran serta sarana prasarana dalam implementasi kebijakan kinerja KPU dalam peningkatan partisipasi pemilih dibiayai oleh anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KPU Tahun 2014. Program-program yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Malang dalam peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yaitu program Relawan Demokrasi, pelaksanaan sosialisasi kepada lima segmen yaitu segmen umat beragama, pemilih pemula, segmen pemilih perempuan, segmen disabilitas, dan segmen pinggiran, Karnaval Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai, mendirikan Stan Sosialisasi, sosialisasi pemilu melalui kegiatan gerak jalan sehat, dialog interaktif di radio sehingga, serta mengadakan pelayanan pindah pilih bagi warga rantau yang tinggal di Kota Malang. Capaian persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 68% sedangkan pemilih perempuan sebesar 71%, dan pemilih di luar DPT 2,4%. Faktor pendukungnya yaitu faktor sumber daya manusia, sedangkan faktor penghambatnya adalah anggaran. Saran peneliti adalah melakukan kerjasama dalam sosialisasi pemilu seperti LSM dan media massa, serta memberikan pendidikan politik sedini mungkin tentang pentingnya pemilu kepada masyarakat