Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Suraka

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diharapkan menjadi penyangga utama untuk membiayai kegiatan daerahnya dan setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perolehan PAD. Salah satu pemasukan PAD yang cukup besar adalah pajak daerah. Pajak daerah diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah danpembangunan daerah. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu jenis pajak daerah yang baru dialihkan dari pusat. Di Kota Surakarta pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki realisasi yang terbesar diantara pajak daerah lainya, tetapi masih bisa dioptimalkan bila dilihat dari potensi yang seharusnya bisa diterima. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dengan tahap wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penerimaan PAD, menganalisis penerimaan pajak bumi dan bangunan, menghitung dan menyusun tabel analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan, serta mencari kendala dan upaya penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Kontribusi dan yang diberikan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah mengalami penurunan kontribusi, sedangkan efektivitas pajak bumi dan bangunan juga mengalami penurunan namun tetap dalam tingkat kriteria sangat efektif. (2) kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan ada beberapa, salah satunya yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta ada beberapa, salah satunya yaitu memberikan insentif berupa reward kepada wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo. Saran yang direkomendasikan salah satunya adalah, Pemerintah Kota Surakarta perlu meningkatkan sanksi yang telah di atur dalam Perda No. 13 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai dinas yang berwenang untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang membantu penerimaan pajak bumi dan bangunan