Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Batu Dalam Perspektif Entrepreneurial Government (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu berinovasi dan diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang baik dan menghasilkan kebijakan yang lebih berdaya guna untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan pembangunan agar dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerahnya. Untuk itu daerah harus jeli dalam melihat potensi dan menjadikan potensi tersebut sebagai potensi unggulan yang dapat dikem-bangkan sebagai basis perekonomian daerah.Sementara itu Kota Batu telah berhasil menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah.Pariwisata Kota Batu mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah peresmian kebijakan city branding dan masuknya Jatim Park Group dalam pembangunan objek wisata di Kota Batu pada tahun 2008.Untuk menda-patkan gambaran bagaimana proses pengembangan pariwisata yang berjalan di Kota Batu, maka penulis melihatnya dari perspektif entrepreneurial government, dengan didasarkan pada lima strategi menuju pemerintahan wirausaha Osborne dan Plastrik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang terfokus pada (1)Bentuk-bentuk strategi pengembangan pariwisata Kota Batu dalam persepektif entrepreneurial government; dan (2)Faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata Kota Batu. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.Teknik pengum-pulan data dengan wawancara dan dokumentasi.Teknik analisis data yang dipakai sesuai dengan interactive model menurut Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, yang menjadi poin-poin penting dalam strategi pengembangan pariwisata Kota Batu adalah terdapat beragam kebijakan yang sebagian besar bersinggungan dengan bagian dari proses pembaruan birokrasi. Misalnya di bidang pelayanan perijinan,investasi,kemitraan,pemberdayaan masya-rakat, dan menggunakan pendekatan partisipatory di dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Kemudian terdapat peran sentral dari kepala daerah, dalam hal ini adalah Walikota Batu, yang mengeluarkan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pariwisata. Kemudian sudah adanya kesinambungan antara potensi keindahan alam yang dimiliki dengan infrastruktur pendukungnya. Sementara disisi lain, untuk memaksimalkan kemajuan pariwisata masih terdapat kekurangan yang dimiliki oleh Kota Batu diantaranya kekurangan kesiapan akses prasarana jalan, dan sarana informasi wisata melalui website pemerintah. Saran yang diberikan, bagaimana Pemkot Batu melaksanakan negosiasi dengan Pemkab Malang agar pelaksanaan pelebaran dan pembangunan jalan alternatif segera terealisasi. Sementara itu Pemerintah harus terus menerus untuk mencari terobosan dan inisiatif baru agar pariwisata yang telah dikembangkan tetap mampu bersaing dalam kondisi yang serba kompetisi seperti sekarang ini