Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kemacetan di sekitar Universitas Brawijaya

Peraturan Walikota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat, dan berlaku di daerah tempat dibuatnya peraturan tersebut. Salah satu alasan mengapa peraturan Walikota dibuat adalah untuk menjawab dan memberikan solusi atas permintaan oleh masyarakat kepada pemerintah. Salah satu dari permintaan oleh masyarakat dapat berwujud pada kenyamanan dan keamanan saat berkendara di dalam sektor lalu lintas. Salah satu masalah di dalam sektor lalu lintas ialah kemacetan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah (1) menjelaskan dan mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kemacetan disekitar Universitas Brawijaya berdasarkan peraturan Walikota Malang nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa lalu lintas , (2) Menjelaskan dan mendeskripsikan dampak yang dihasilkan berdasar sebelum dan sesudah Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kemacetan di sekitar Universitas Brawijaya berdasarkan peraturan Wali Kota Malang nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa lalu lintas diterapkan. Untuk Mengevaluasi kebijakan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisa data di lapangan menggunakan analisa deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki sudah cukup, dan infrastruktur pendukung berupa sarana dan prasarana telah memadai. Walaupun dalam pelaksanaan kebijakan untuk mengurai / menangani masalah kemacetan cukup efektif, namun dalam hal efisiensi kebijakan masih belum. Kebijakan ini juga telah berhasil di dalam mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan yang terjadi bagi pengendara bermotor yang melintas di kawasan diterapkannya implementasi kebijakan ini. Saran dari evaluasi kebijakan peraturan Walikota Malang nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa lalu lintas yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah (1) Terkait masalah keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan dan warga disekitar area implementasi kebijakan, pemerintah perlu menyediakan alternatif penyebrangan jalan (2) Dinas perhubungan / instansi terkait terus berkoordinasi dalam FLLAJ (3) bila kebijakan ini diteruskan, diharapkan pihak Satlantas Polres Malang Kota untuk terus melakukan penegakkan hukum bagi pengendara yang melawan arus dan angkot yang menurunkan penumpang di sembarang tempat guna menghindari kemaceta