Analisis Penerapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pusat dan daerah. sejak diberlakukannya otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak yang juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah, ada 16 (enam belas) jenis pajak daerah 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD), salah satu pajak yang mengalami peralihan adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku sejak tahun 2011. Kabupaten Malang yang memiliki daerah cukup luas, maka memiliki potensi untuk penerimaan BPHTB yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemungutan BPHTB di Kabupaten Malang dengan melihat dari potensi, prosedur, faktor-faktor yang mempengaruhi dan tingkat efektivitasnya. Peneliti menggunakan metode penelitian wawancara semi struktur untuk memperoleh data pendukung yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data model interaktif untuk memperoleh data yang diperlukan. Penerapan pemungutan BPHTB di Kabupaten Malang didasarkan pada Standar Oprasional Prosedur (SOP) pemungutan BPHTB yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). Potensi dari BPHTB yang ada di Kabupaten Malang ditentukan berdasarkan luas wilayah Kabupaten Malang dengan 13 objek yang dikenakan BPHTB. Pelaksanaan pemungutan BPHTB terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor pendukung yang berupa program presiden yang ingin membangun rumah untuk rakyat yang nantinya berpotensi BPHTB dan beberapa faktor lain sedangkan, faktor penghambar yang ada salah satunya disebabkan oleh ketidak patuhan wajib pajak yang menyebabkan tidak efektifnya waktu pemungutan BPHTB. Hasil dari pemungutan BPHTB untuk PAD Kabupaten Malang cukup tinggi dan dalam pelaksanaanya menunjukkan hasil sangat efektif karena realisasi diatas 100% dari target yang ditetapkan