Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak.

Penelitian ini dilakukan atas dasar terdapatnya pajak yang masih terutang kepada negara sebagaimana tampak dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut juga tampak dalam realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, negara memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai penegak hukum di bidang perpajakan, salah satunya dengan melakukan tindakan penagihan pajak. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas tindakan penagihan pajak dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan kontribusi penerimaan pencairan tunggakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang pada tahun 2011 sebesar 13,48%, pada tahun 2012 sebesar 9,63%, pada tahun 2013 sebesar 12,74%, dan tergolong tidak efektif. Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang pada tahun 2011 sebesar 5,89%, pada tahun 2013 sebesar 55,81%, dan tergolong tidak efektif, pada tahun 2012 sebesar 62,25% tergolong kurang efektif. Kontribusi penerimaan pencairan tunggakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang terhadap keseluruhan penerimaan pajak dengan penerbitan Surat Teguran pada tahun 2011 sebesar 0,16%, pada tahun 2012 sebesar 0,04%, pada tahun 2013 sebesar 0,04%, dan tergolong sangat kurang. Kontribusi penerimaan pencairan tunggakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang terhadap keseluruhan penerimaan pajak dengan penerbitan Surat Paksa pada tahun 2011 sebesar 0,12%, pada tahun 2012 sebesar 0,11%, pada tahun 2013 sebesar 0,11%, dan tergolong sangat kurang. Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang telah aktif melakukan penagihan pajak dengan langkah awal memberitahukan Surat Teguran dan Surat Paksa. Tetapi, terdapat hambatan-hambatan dalam pencairan tunggakan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Hambatan tersebut dapat berupa sikap Wajib Pajak yang kurang memahami pentingnya melaksanakan kewajiban vii perpajakan, terhambatnya pelaksanaan penagihan karena alamat atau Wajib Pajak itu sendiri tidak dapat ditemukan, bahkan adanya penolakan dari Wajib Pajak terhadap tindakan penagihan yang dilakukan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah agar Direktorat Jenderal Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak, melakukan sosialisasi perpajakan mengenai penagihan pajak untuk menambah wawasan Wajib Pajak sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan tanpa adanya paksaan yang muncul dari tindakan penagihan pajak. Jika penerimaan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa belum dapat dioptimalkan, proses penagihan pajak selanjutnya dapat dilakukan, yaitu penyitaan dan lelang. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas pengadministrasian berkas Wajib Pajak dan berkas penagihan, agar proses penagihan pajak dapat dilakukan dengan lancar