Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Limbah Industri (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan PT. Semen Bat

Permasalahan lingkungan sudah ada sejak lama, namun permasalahan ini belum bisa diselesaikan karena tidak begitu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Sebagian besar permasalahan lingkungan diakibatkan oleh industrialisasi yang semakin berkembang dan mengorbankan lingkungan. Salah satu industri yang dapat berdampak bagi lingkungan serta masyarakat adalah industri pertambangan semen. PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan semen. Setiap proses produksi berpotensi menimbulkan limbah, dalam hal ini limbah yang dihasilkan oleh PT. Semen Baturaja (Persero) adalah limbah debu. Pada dasarnya, permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh setiap perusahaan merupakan tanggungjawab dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, penanganan limbah yang dilakukan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk masih dirasa kurang, sebab dari beberapa pemberitaan di media massa menyatakan bahwa masyarakat merasa tidak nyaman dengan limbah dari proses produksi, selain itu masyarakat juga merasa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Adanya permasalahan ini membuat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam hal ini (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu) membuat sebuah Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini diharapkan bisa diimplementasikan dengan baik oleh pihak-pihak terkait agar kualitas lingkungan terjaga serta bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kebijakan Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup telah diimplementasikan oleh PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Namun, dalam pengimplementasiannya masih terdapat kekurangan-kekurangan, yaitu: a). Sosialisasi kebijakan yang belum efektif; b). Dukungan anggaran dan fasilitas yang belum mencukupi; dan c). Pemberian sanksi yang kurang tegas. Akan tetapi terkait komitmen, pihak-pihak terkait telah menjalankan dan memiliki tanggungjawab serta perannya masing-masing agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka sebaiknya: a). Saat mensosialisasikan kebijakan seharusnya dilakukan kepada pihak-pihak terkait serta masyarakat secara langsung, hal ini dimaksudkan agar semua pihak lebih memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ini, b). Dalam pemberian sanksi, sebaiknya Badan Lingkungan Hidup dapat memberikan sanksi yang tegas viii sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta berpedoman dengan peraturan-peraturan yang berlaku, c). Peralatan untuk menanggulangi limbah debu sebenarnya sudah cukup cangih, akan tetapi sebaiknya setiap peralatan harus dilengkapi dengan pendeteksi peralatan yang sudah rusak, hal ini bertujuan agar peralatan tersebut bisa diperbaiki atau diganti, d). Sebaiknya masyarakat mampu mempertahankan hak mereka, yaitu hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat