Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi pada Transparansi dan Akuntabilitas E-Procurement di Kabupaten Jombang),

Penelitian ini meneliti tentang penerapan e-Procurement dalam pengadaan barang/jasa sebagai wujud dalam meningkatkan good governance di Kabupaten Jombang melalui poin transparansi dan akuntabilitas. Dipilihnya transparansi dan akuntabilitas ini karena kedua kajian tersebut merupakan bagian penting dari good governance. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan kejadian secara nyata yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada penerapan transparansi dan akuntabilitas e-Procurement yang berlangsung di Kabupaten Jombang dan peran stakeholder di dalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada stakeholder dan dokumentasi yang terkait dengan penerapan e-Procurement di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya penerapan e- Procurement di Kabupaten Jombang sudah menghilangkan proses tatap muka secara langsung, akan tetapi pada tahap verifikasi dokumen pengadaan masih diperlukan tatap muka langsung antara pihak ULP dan rekanan untuk mengecek keabsahan data. Bentuk transparansi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jombang adalah dengan cara mengunggah semua data atau informasi mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa ke dalam situs LPSE Kabupaten Jombang, sedangkan bentuk akuntabilitas LPSE dan ULP Kabupaten Jombang adalah dengan memberi laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Bupati Kabupaten Jombang, untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan mengunggah informasi pengadaan barang/jasa pada situs LPSE Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penerapan e- Procurement pada dasarnya sudah menerapkan prinsip good governance dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat. Faktor pendukung penerapan e- Procurement di Kabupaten Jombang adalah peraturan perundangan yang menekankan penerapan e-Procurement dan komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam menerapkan e-Procurement, sedangkan faktor penghambatnya adalah peran ganda anggota ULP Kabupaten Jombang dan kurangnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jombang