Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (studi di desa Bululawang).

Setiap peristiwa kependudukan perlu memiliki bukti tertulis karena dapat membuktikan identitas seseorang dan mempunyai pembuktian secara hukum. Identitas seseorang dapat dilihat dari dokumen kependudukan yang dimilikinya, baik itu KTP, KK, maupun dokumen yang lainnya. Dokumen tersebut masuk kedalam pencatatan administrasi kependudukan di pemerintah desa, karena desa berkewajiban mengetahui warganya. Di desa Bululawang, peristiwa kependudukan cukup tinggi. Status desa Bululawang sudah menjadi desa perkotaan karena berbagai fasilitas dan klasifikasi lainnya yang sudah sangat menunjang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa tentang kinerja aparatur pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Bululawang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis Spradley. Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 1) Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Bululawang dalam memberikan pelayanan, 2) Kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan, 3) Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Bululawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah Desa Bululawang memiliki kinerja yang cukup baik dalam memberikan pelayanan publik mengenai administrasi kependudukan. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Bululawang dalam memberikan pelayanan secara umum cukup baik, kemampuan menyelesaikan tugas, semangat kerja dan sikap yang ditunjukkan cukup baik, hanya kedisiplinan saja sikap kurang baik yang dimiliki aparatur. Disisi lain, mekanisme atau proses kerja dalam pelaksanaan layanan yang ada juga cukup baik meskipun ada beberapa hal yang kurang baik. Sedangkan hasil pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan sudah baik karena hasilnya cukup akurat. Berdasarkan hasil penelitian maka pemerintah desa Bululawang harus: 1) meningkatkan kedisiplinan yang dilakukan dengan menerapkan sistem penghargaan dan hukuman, 2) aparatur harus lebih memberikan kepastian waktu, kejelasan persyaratan, kelengkapan sarana dan prasarana, kenyamanan dan memanfatkan komputer dengan semaksimal mungkin