Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar),

Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki system manajemen dalam pengelolaan barang daerah yaitu melalui pengembangan system informasi manajemen pada pengelolaan barang daerah.Hal ini karena pemerintah daerah menilai adanya kebutuhan kecepatan dalam penyajian barang pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu juga masih ada beberapa barang daerah yang belum masuk inventaris aset daerah sehingga pemerintah harus melakukan perubahan pada sistem pengelolaan barang daerah dan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Blitar karena merupakan pihak yang terlibat langsung dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Barang Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah kabupaten Blitar dari manual menjadi elektronik tidak terlaksana dengan baik.Hal ini dikarenakan dari kebutuhan dalam pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah yang tidak mencukupi yaitu tidak ada ruangan khusus serta laptop dan printer yang kurang mendukung untuk pengembangan sistem tersebut. Kemudian dalam pengembangan sistem informasi manajemen ini menggunakan desain yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan barang daerah yaitu login, parameter, entry dan laporan yang merupakan pilihan menu yang disajikan dalam SIMBADA. Kemudian dalam hal implementasi pengembangan sistem ini masih banyak terjadi salah “kamar” atau salah memasukkan data. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan barang daerah ini juga mengalami beberapa kendala yaitu sumber daya manusia yang kurang terampil, kurang teliti dan tidak ada peraturan daerah. Oleh karena itu pemerintah vii perlu mengadakan pelatihan khusus, membuat peraturan daerah dan SIMBADA ini di online ka