Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Untuk Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus Pada Pt Pln (Persero) Dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro)

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak daerah Kabupaten Bojonegoro. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bojonegoro cukup besar. Terkait dengan penerangan jalan yang harus memadai untuk kepentingan umum, masih ada warga yang mengeluhkan kurangnya fasilitas penerangan jalan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pembiayaaan penerangan jalan diperlukan anggaran yang besar untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sesuai dengan amanat dalam UU PDRD Pasal 56 ayat (3) disebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Konsep pengalokasian serupa juga telah diadopsi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2010 Pasal 40 dan Peraturan Bupati No. 15 tahun 2012 Pasal 7 ayat (2). Hal itu merupakan titik awal kesadaran pemerintah mengenai pentingnya perhatian pada sektor penerangan jalan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara mendanai sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan earmarking untuk Pajak Penerangan Jalan. Lokasi penelitian ini adalah PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah adalah penerapan kebijakan earmarking untuk Pajak Penerangan Jalan yang meliputi pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT PLN (Persero) Area Bojonegoro, pembayaran Pajak Penerangan Jalan oleh PT PLN (Persero) kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, penerapan kebijakan earmarking dan hambatan-hambatan penerapan kebijakan tersebut pada pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan earmarking masih belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan belum bersifat spesifik baik dari sumber dana maupun penggunaannya. Selain itu belum adanya persiapan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena kebijakan earmarking belum populer oleh SKPD terkait serta belum adanya peraturan pelaksana mengenai kebijakan tersebut