Inovasi Penempatan Pegawai Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Akuntabilitas (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota malang)

Pentingnya penempatan pegawai sangat berpengaruh terhadap setiap instansi maupun pegawai itu sendiri. Hal ini dikarenakan penempatan pegawai harus tepat dalam memilih pegawai sesuai dengan keahlian dengan pekerjaan yang akan dikerjakannya nanti. Jika salah dalam menempatkan pegawai, instansi tersebut akan bekerja 2 kali agar pegawai tersebut memahami kinerja didalam instansi. Masalah dalam penempatan pegawai di BKD Kota Malang adalah adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kurang optimalnya hasil pekerjaan yang dikerjakan. Fenomena tersebut menjadikan inisiatif bagi peneliti untuk membuat rekayasa program pemringkatan pegawai yang nantinya akan mempermudah pegawai BKD Kota Malang untuk menempatkan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode AHP ( Analitycal hierarchy procces). Penggunaan AHP ini diharapkan akan mempermudah pekerjaan dengan menghasilkan suatu keputusan secara cepat dan akurat. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner serta melakukan wawancara sebagai data pendukung Hasil dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kriteria melalui beberapa tahapan yaitu dengan pendapat para ahli,peneliti terdahulu ,diskusi dengan dosen dan wawancara dengan pegawai BKD kota Malang. Dengan beberapa pertimbangan peneliti menentukan 6 kriteria yaitu pendidikan formal, pengalaman jabatan , diklat kepemimpinan, masa kerja ,pangkat, dan usia. Setelah menentukan kriteria penempatan pegawai langkah selanjutnya adalah penilaian terhadap setiap kriteria yang akan dibuat program. Program ini berisi mengenai data pegawai yang diperingkat dengan 6 kriteria yang ditentukan yang nantinya menjadi rujukan kepada instansi terkait untuk menempatkan pegawainya sesuai dengan penilaian yang ada di program ini. Jadi, rekayasa program ini nantinya dapat menjadi rekomendasi bagi BKD kota malang untuk memberikan inovasi dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas