Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Badan yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)

Penelitian ini dilatarbelakangi dari penetapan kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Badan yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut berdasarkan prinsip perpajakan di Indonesia dan mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan indikator keberhasilan suatu kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Obyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesederhanaan kebijakan ini dapat meringankan beban fungsional pemeriksa dan memuaskan Wajib Pajak. Kebijakan ini menjamin keadilan dengan menyaring semua permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai Pasal 17D, sehingga kecenderungan Wajib Pajak dalam memilih jalur pengembalian sesuai keinginannya dapat dikendalikan. Pengembalian pendahuluan melalui penelitian dinilai aman dan tidak merugikan pengeluaran negara. Namun terdapat beberapa isi peraturan yang tidak sesuai antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena peraturan tersebut belum diperbarui. Saran yang direkomendasikan mengarah pada isi peraturan yang berhubungan dengan kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Beberapa peraturan yang menyangkut kebijakan ini perlu diperbarui secara berkala, agar isi peraturannya sesuai dengan program kebijakan yang sedang dilaksanakan