Peran Koordinasi Sekretariat Daerah (Studi Tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat D

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan daerah selama satu tahun anggaran dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). LPPD berisi kinerja instansi pemerintah daerah yang disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sedangkan LKPJ berisi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. LPPD dan LKPJ disusun oleh seluruh pemerintah daerah dan salah satunya yakni Kota Malang, dalam penyusunannya diperlukan koordinasi yang baik antara Sekretariat Daerah dengan tim SKPD. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Sekretariat Daerah dalam penyusunan LPPD dan LKPJ, peran dan keterlibatan aktor dan stakeholder dalam penyusunan LPPD dan LKPJ yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyusunan LPPD dan LKPJ, dan pemecahan masalah dari hambatan penyusunan LPPD dan LKPJ. Penelitian ini dilakukan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang, Jl. Tugu No. 1 Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber dan jenis data yaitu data primer yang diperoleh melalui informan dan data sekunder yang berasal pada peristiwa dan dokumentasi. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Bagian Pemerintahan, koordinasi antara tim pengarah, tim penanggungjawab dengan tim pelaksana menggunakan sistem koordinasi upward dimana tim penanggungjawab sebagai perantara antara tim pengarah dan tim pelaksana. Namun masih terdapat kekurangan pada peranan Sekretariat Daerah dan tim pelaksana kepada tim SKPD dalam penyusunan LPPD dan LKPJ Kota Malang. Sekretariat daerah seharusnya menjadi fasilitator. Penyusunan LPPD dan LKPJ juga mengalami beberapa hambatan dalam melengkapi permintaan data LPPD dan selisih waktu pengerjaan data LKPJ dengan penyusunan LKPJ. Sekretariat Daerah perlu mengadakan forum diskusi dengan tim SKPD untuk mengoptimalkan koordinasi