Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD (Studi kasus: Pomdam V/Brawijaya Surabaya).

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar meninjau kesesuaian perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam melaksanakan tugasnya, PNS memperoleh penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas penghasilan yang diterimanya PNS akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong oleh juru bayar, sistem ini dikenal dengan nama witholding tax system. Dalam witholding tax sistem, juru bayar tak hanya harus menghitung dan memotong pajak, tetapi ia juga berkewajiban melakukan penyetoran dan pelaporan pajak setiap bulannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan diperoleh dari wawancara langsung dengan staf terkait, dan data sekunder yang berasal dari laporan dan penghitungan gaji PNS.Data ini akan digunakan sebagai penunjang analisis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak, juru bayar telah menggunakan ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dihitung dan kepada masing-masing PNS diberikan bukti potong 1721-a2 setiap bulannya. namun masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Biaya Jabatan dihitung dengan menggunakan ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka disarankan adanya pendidikan atau penataran perpajakan untuk menambah pengetahuan juru bayar dalam hal perpajakan. Pemutakhiran aplikasi komputer juga dirasakan perlu, guna mempermudah perhitungan pajak