Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BUMN (Studi pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang),

Penelitian ini menjelaskan tentang Penerapan Prinsip Good Corporate Governance yang dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Malang. Prinsip-prinsip yang akan dilihat adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip Good Corporate Governance sudah benar-benar diterapkan di PT. PLN (Persero) APJ Malang ini sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/MMBU/ 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN dan juga Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti hendak mengumpulkan informasi dan mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. PLN (Persero) APJ Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, pengamatan dan studi pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah dengan berfokus pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) APJ Malang sudah menerapkan kelima prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan independensi. Hasil yang diperoleh oleh PT. PLN (Persero) APJ Malang dari penerapan GCG adalah penghargaan dari pihak eksternal, semakin besarnya kepercayaan pelanggan dan juga dapat tetap menjaga implementasi GCG pada kualitas yang baik. Bersamaan dengan adanya hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu: Dalam penerapan prinsip trasparansi untuk mendapatkan informasi yang lebih khusus bisa dibuatkan website resmi khusus PLN malang sendiri. Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas tentang prosedur penilaian hendaknya disosialisasikan terlebih dahulu kepada pegawai agar pegawai mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki dalam kinerja mereka. Dalam penerapan prinsip independensi sebaiknya lebih banyak lagi memberikan penyuluhan kepada karyawan mengenai buruknya tindak korupsi bagi perusahaan, agar para karyawan tidak berfikir untuk melakukan tindak korupsi dan menberikan sanksi kepada karyawan yang terbukti melakukan korupsi