Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi (Studi di Segitiga Berlian Banyuwangi),

Penelitian ini dilakukan karena Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan instansi yang terkait dengan Pengembangan industri Pariwisata khususnya di Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi Khususnya di Segi Tiga Berlian Banyuwangi yang mencakup Kawah Ijen, Plengkung dan Teluk Hijau. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Serta menganalisis dan mendeskripsiakan Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Banyuwangi Situs penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dan Segitiga Berlian Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, maka yang terjadi disini adalah aktivitas dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dari agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan kecenderungan dari pelaksana. Faktor Pendukung terlaksananya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata terdiri atas keterlibatan semua pihak khususnya para agen pelaksana termasuk masyarakat, dan adanya pedoman Rencana Strategis. Kendala yang terjadi adalah lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata, dan belum tersedianya Data Base yang akurat tentang Aspek kebudayaan dan kepariwisataan. Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu memperbaiki infrastruktur dan akses menuju obyek wisata, Peningkatkan kesadaran masyarakat disekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata, dan Peningkatan kemampuan bahasa asing dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi para pemandu wisata