Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Batu)

Penelitian ini dilakukan atas dasar perkembangan pariwisata modern di Kota Batu, akan tetapi mengabaikan lingkungan dan masyarakat setempat. Program desa wisata dilaksanakan sebagai alternatif produk wisata untuk pemberdayaan masyarakat agar tidak terdapat kesenjangan antara pembangunan pariwisata modern dengan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program desa wisata yang terdapat di Kota batu, seberapa besar keterkaitan desa wisata terhadap pemberdayaan masyarakat yang terdapat di Desa Gunungsari dan Desa Punten, serta faktor penghambatnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Batu untuk mengembangkan desa wisata Kota Batu ke arah yang lebih baik sehingga masyarakat lebih sejahtera. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara langsung kepada para pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan masyarakat desa wisata Gunungsari dan Punten Kota Batu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama pengamatan penulis, implementasi program desa wisata ini melibatkan pemerintah Kota Batu dan masyarakat desa wisata setempat dan menggunakan model implementasi George. C Edward terdapat empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu adanya keterkaitan program desa wisata dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi desa wisata antara lain adanya ketimpangan pendapatan antar desa dan kurangnya wawasan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata. Yang menjadi faktor pendukung antara lain adanya payung hukum yang mengatur tentang desa wisata, tersedianya dana yang telah disiapkan oleh pemerintah kemudian adanya potensi desa yang menunjang pelaksanaan program desa wisata