Evaluasi Penerapan ELECTRONIC GOVERMENT Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo)

Kebijakan mengenai pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak melalui aplikasi e-Registration merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh KPP Pratama Ponorogo. Latar belakang penelitian ini diangkat yaitu untuk melihat bagaimana evaluasi dari kebijakan pendaftaran dan pemberian NPWP melalui aplikasi e-Registration yang diterapkan oleh KPP Pratama Ponorogo dengan melihat proses penggunaan aplikasi e-Registration yang belum mampu berjalan dengan maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada proses penerapan pelayanan kepada Wajib Pajak. Walaupun sebenarnya penerapan aplikasi e-Registration di KPP Pratama Ponorogo sudah cukup terintegrasi dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pendaftaran dan pemberian NPWP melalui aplikasi e-Registration untuk mencapai kualitas pelayanan publik, serta faktor pendukung dan penghambat pada penerapannya. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu Pertama, bagaimana penerapan e-Government di KPP Pratama Ponorogo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, apa saja faktor pendorong dan penghambat penerapan e-Government di KPP Pratama Ponorogo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Motode analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah Kabupaten Ponorogo, sedangkan fokus penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu: pertama, penerapan e-Government di KPP Pratama Ponorogo, antara lain: ii a) Dasar kebijakan, b) Sistem dan prosedur; c) Sumber-sumber pendukung, d)Pemahaman pegawai dan masyarakat tentang konsep e-Government. Fokus kedua, faktor pendorong dan faktor penghambat penerapan e-Government di KPP Pratama Ponorogo. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa penerapan pendaftaran dan pemberian NPWP melalui aplikasi e-Registration sebagai upaya KPP Pratama Ponorogo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sudah terintegrasi, namun masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian di lapangan, walaupun penerapan aplikasi e-Registration di KPP Pratama Ponorogo berpedoman pada peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran NPWP dan surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan menggunakan aplikasi e-Registration. Namun masih saja terdapat masalah di dalam pelaksanaannya, meliputi: Budaya, kepemimpinan dan infrastruktur. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain: kurangnya kesadaran dan pemahaman dari Wajib Pajak, serta kurangnya proses sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang dunia perpajakan. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah KPP Pratama Ponorogo lebih mengawasi dan bertanggung jawab terhadap proses penerapan aplikasi e-Registration di lapangan dengan cara melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran NPWP melalui aplikasi e-Registration sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dengan cara penyampaian informasi secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, KPP Pratama Ponorogo harus meningkatkan pengawasan secara intern dan ekstern untuk mencapai kualitas pelayanan yang maksimal dan Citra instansi yang bersih, transparan dan bertanggung jawab, serta bertindak tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku