Kapasitas Kelembagaan Desa Dalam Mengembangkan Desa Wisata (Studi di Desa Selorejo Kecematan Dau Kabupaten Malang)

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia cukup menjanjikan, ini dibuktikan dengan sektor pariwisata yang menyumbangkan PDB (Produk Domestik Bruto) Rp 347 triliun, atau 23% dari total pendapatan negara di APBN 2013 yakni Rp 1.502 triliun. Pariwisata diharapkan mampu meratakan perekonomian baik itu kota lebih khusus desa. Saat ini, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 15 tentang kewenangan desa menjelaskan bahwa kewenangan desa yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota. Ini berdampak pada keleluasaan desa untuk memandirikan desa menjadi lokasi yang berpotensi sehingga mampu meningkatkan pendapatan desa, mempercepat pembangunan ekonomi desa dan pemerataan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan desa harus mampu menciptakan organisasi yang tepat guna untuk memecahkan masalah pada tingkat lokal dalam hal kelembagaan terutama dalam pengembangan desa wisata Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan mengambil studi di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penelitian ini berfokus pada aspek kapasitas kelembagaan desa dalam mengembangkan desa wisata. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Hubermen, diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa kapasitas kelembagaan desa yang terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa belum secara maksimal dalam mengembangkan desa wisata. Adapun kapasitas kelembagaan tersebut dilihat dari strategi kepemimpinan dengan penguatan struktur dan visi-misi, perencanaan program dalam pengadaan sarana dan prasarana, manajemen dan pelaksanaan dengan event nasional serta pelatihan, alokasi sumber daya berupa pengelolaan keuangan dan hubungan dengan pihak luar. Kemudian, faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata yang dimiliki kelembagaan desa yaitu komitmen bersama sedangkan faktor penghambat terdiri atas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga dan kemitraan. Saran dalam penelitian ini yaitu kemitraan, pembuatan peraturan desa terkait desa wisata, pelatihan kreatif dan teknologi