Pengawasan Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)

Pengawasan merupakan hal yang wajib dilakukan karena masyarakat cenderung cukup berat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak secara sukarela dan benar. Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat berbagai perbaikan dalam birokrasi terus dilakukan yang salah satunya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta faktor yang mendukung serta menghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan fokus penelitian adalah pelaksanaan pengawasan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi di KPP Pratama Malang Selatan yang didalamnya. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan dalam administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi telah berjalan dengan baik. Direktorat Jenderal Pajak dalam mendesain suatu sistem maupun aplikasi baik itu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) maupun approweb yang digunakan untuk mengawasi Wajib Pajak mudah dalam penggunaannya. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak dari segi sistem teknologi informasi hambatan yang ada adalah cenderung lambatnya sistem pada saat penggunaannya, serta masih kurangnya jumlah account representative yang bertugas mengawasi Wajib Pajak. Sedangkan hambatan dalam melaksanakan pengawasan langsung dengan mengunjungi Wajib Pajak (visit) tersebut cenderung Wajib Pajak menghindari adanya inspeksi yang dilakukan oleh pegawai pajak. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu, sebaiknya untuk mengatasi Wajib Pajak yang sengaja menghindari kunjungan (visit) yang dilakukan oleh pegawai pajak dikenakan sanksi yang pantas agar Wajib Pajak tidak mengulangi hal tersebut