Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya alih fungsi lahan pertanian pangan produktif menjadi kawasan non pertanian yaitu berupa perumahan dan industri. Alih fungsi lahan tersebut mengancam ketahanan pangan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles and Huberman. Penelitian berfokus pada bagaimana impelementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, data mengenai lahan pertanian pangan, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa impleme...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalatran tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah pr...
Perilaku masyarakat nelayan berpengaruh terhadap produktivitas usahanya, semakin rendah perilaku nel...
Desa memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum tertuli...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dengan D...
Penulis mengangkat permasalahan mengenai kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini ter...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah OKU Nomor 17 Tahun 2012 tent...
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang paling sering terjadi bencana pada musim...
Pariwisata adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang...
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Dae...
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan tata ruang Kota Balikpapan dalam mewuju...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dengan D...
Penelitian ini membahas perihal Implementasi Pasal 53 Ayat 10 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Pas...
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Kope...
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan bertujuan untuk menjamin kepastian huk...
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah hampir setiap tahunnya pada musim kemarau telah berko...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalatran tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah pr...
Perilaku masyarakat nelayan berpengaruh terhadap produktivitas usahanya, semakin rendah perilaku nel...
Desa memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum tertuli...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dengan D...
Penulis mengangkat permasalahan mengenai kepariwisataan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini ter...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah OKU Nomor 17 Tahun 2012 tent...
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang paling sering terjadi bencana pada musim...
Pariwisata adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang...
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Dae...
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan tata ruang Kota Balikpapan dalam mewuju...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dengan D...
Penelitian ini membahas perihal Implementasi Pasal 53 Ayat 10 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Pas...
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Kope...
Kebijakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bulungan bertujuan untuk menjamin kepastian huk...
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah hampir setiap tahunnya pada musim kemarau telah berko...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalatran tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah pr...
Perilaku masyarakat nelayan berpengaruh terhadap produktivitas usahanya, semakin rendah perilaku nel...
Desa memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum tertuli...