Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Dalam Rangka Layanan Internet Kecamatan (Studi Tentang Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kabupaten Malang)

Penyediaan akses informasi dalam rangka pemerataan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi seperti internet khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, perintisan, perdesaan, perbatasan maupun wilayah terpencil merupakan solusi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah serta mengurangi kesenjangan digital. Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri No.19/PERM.KOMINFO/12/2010 tentang penyediaan jasa akses internet pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi internet kecamatan dalam rangka layanan akses internet kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kominfo No.19/PER/M.KOMINFO/12/2010 dalam menyediakan jasa akses internet Kecamatan di Kabupaten Malang melalui program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan; metode analisisnya menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dengan alur kegiatan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang merupakan produk dari Peraturan Menteri No.19/PER/M.KOMINFO/12/2010 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan Mobil MPLIK di Kabupaten Malang belum menjangkau pada wilayah perbatasan, terpencil, maupun pada wilayah tertinggal di Kabupaten Malang. Pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan tujuan peraturan yang dibuat. Program Mobile Pusat Layanan Internet belum dilengkapi Standart Operational Procedure yang jelas, yang menjadikan Program ini tidak terkontrol, dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Dalam penerapannya Mobile Pusat Layanan Internet kecamatan hanya menetap pada satu tempat, dikarenakan dana operasional tidak cukup untuk beroperasi. Dalam implementasi Kebijakan ini didukung dengan tersedianya 8 unit armada MPLIK, respon positif dari pemerintah Kabupaten Malang, menggunakan sistem jemput bola dalam pelayanan. Sedangkan penghambatnya adalah sosialisasi tentang MPLIK, sumber daya aparatur, koordinasi aktor pelaksana, serta anggaran