Implementasi Kebijakan Social Forestry Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan)

Fenomena deforestasi hutan oleh aktivitas masyarakat desa hutan yang masih dilanda krisis multidimensi yakni krisis ekonomi, pendidikan, budaya dan terutama moral memperlihatkan bahwa ketergantungan masyarakat desa terhadap hutan sangat besar. Dengan adanya keberadaan masyarakat yang nyaris tidak dapat lagi membedakan perilaku baik dan tidak baik tersebut mengakibatkan dampak bagi perlindungan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Parengan. Disatu sisi aktivitas deforestasi hutan sebagai sumber mata pencaharian hidup terutama masyarakat yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Namun juga menjadi ancaman bagi ekosistem dan fungsi hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan kebijakan social forestry dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dan apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dengan situs penelitian pada Perum Perhutani KPH Parengan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan anara lain penulis sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan, alat perekam dan alat tulis menulis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan social forestry yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Parengan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan yaitu melalui pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perum Perhutani KPH Parengan, dan Masyarakat Desa Hutan (MDH). Namun fenomena di lapangan, PHBM tersebut belum berjalan secara maksimal dikarenakan keadaan sosial masyarakat desa yang masih rendah pemahaman atas pengelolaan fungsi hutan, dan susah untuk menyatukan pemikiran-pemikiran yang terkait agar menjadi satu tujuan yaitu menjaga kelestarian hutan. Komitmen Perum Perhutani KPH Parengan sudah cukup tinggi dalam melaksanakan PHBM ini. Namun partisipasi dari MDH yang masih kurang. Sehingga untuk tercapainya PHBM ini diperlukan komitmen yang kuat pada masingmasing pihak yang terkait. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat desa hutan setempat untuk turut aktif berpartisipasi dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan social forestry tersebut, sehingga kebijakan yang dirumuskan bukan hanya meneruskan kebijakan dari pemerintah saja. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat dilakukan yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan proses kerjasama antar tiap stakeholder untuk menyukseskan kebijakan tersebut