Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari Good Environmental Governance (Studi Pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Malang).

Malang Raya merupakan wilayah yang memiliki cakupan hutan yang cukup luas. Akan tetapi dengan adanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan sehingga menyebabkan beberapa ribu hektar hutan mengalami kerusakan dan lahan kritis. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka pengelolaan hutan dengan tepat bijak sangat diperlukan. Maka untuk mewujudkan hutan lestari diperlukan pengelolaan hutan dengan prinsip good environmental governance yang juga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dibatasi dengan dua fokus peneltian, yaitu (1) pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang (2) penerapan tiga prinsip good environmental governance yang meliputi transaparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Lokasi penelitian ini berada di Malang Raya dengan situs penelitian di perum perhutani KPH Malang dan LMDH Wana Tani Harapan Mulya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang berpatokan pada PP Nomor 72 Tahun 2010 dimana Perum Perhutani KPH Malang sebagai perwakilan dari pemerintah untuk mengelola hutan Negara yang ada di Malang. Pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan secara terorganisasi yang berjenjang mulai dari Adiministratur, Waka Korkam, Asper, Mantri, Mandor, Kaur Keamanan, dan LMDH. Transparansi di Perum Perhutani KPH Malang berbentuk vertikal dan bersifat wajib serta rutin, karena Perum Perhutani KPH Malang merupakan Perum yang bekerja dibawah naungan Perhutani Unit Surabaya. Sedangkan transparansi kepada masyarakat masih kurang karena masih ada masyarakat umum yang kurang tahu mengenai peraturan perlindungan hutan. Untuk prinsip akuntabilitas diterapkan dengan cara penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan SK Nomor 77/KPTS/DIR/2011 serta bisa dilihat dari laporan hasil pantauan di lapangan. Dilihat dari hasil laporan tahun 2013 di BKPH Sumberanjing masih banyak mengalami pencurian kayu yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Sedangkan prinsip partisipatif di Perum perhutani KPH Malang berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Tahun 2013. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan terlihat dengan adanya keterlibatan anggota LMDH dalam pembuatan draft Perjanjian Kerjasama dan juga bisa dilihat dari aktifnya anggota LMDH mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hutan. Untuk mengatasi permasalahan transparansi perlindungan hutan Perum Perhutani KPH Malang bisa lebih giat lagi untuk sosialisasi kepada masyarakat umum dan bisa bekerja sama dengan pemda setempat. Sedangkan untuk mengurangi angka pencurian kayu, Perum Perhutani KPH Malang melalui PHBM bisa lebih banyak lagi menggali potensi-potensi yang ada di sekitar hutan agar bisa mensejahterakan masyarakat hutan. Sehingga angka pencurian kayu menurun dan kelestarian hutan tetap terjaga