Proyek Nasional Agraria (PRONA) : Antara Regulasi, Kinerja Aparatur, dan Realitas Di Lapangan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung),

Semakin meningkatnya kebutuhan tanah tidak diimbangi dengan kepemilikan sertifikat tanah.Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat tanah terutama di desa-desa.Maka dibutuhkan kebijakan yang membantu masyarakat untuk mempunyai sertifikat tanah salah satunya dengan adanya PRONA.Dengan adanya PRONA, masyarakat terbantu dalam memperoleh sertifikat tanah secara gratis dan secara hukum masyarakat mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanahnya yang kuat. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kinerja aparatur Kantor Pertanahan yang baik dalam menyelesaikan target yang ditentukan serta melayani dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tahapan PRONA di Kabupaten Tulungagung dan kinerja aparatur Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan PRONA, dengan didukung teori Administrasi, Konsep Pendaftaran tanah, Teori Kinerja, dan Teori Pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Lokasi penelitian berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Fokus penelitian yang diambil adalah : Tahapan PRONA di Kabupaten Tulungagung, Kinerja Aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, Faktor Pendukung dan Penghambat PRONA di Kabupaten Tulungagung. Sumber data berasal dari aparatur Kantor Pertanahan, masyarakat peserta PRONA dan perangkat desa setempat.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi PRONA di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari semua tahapan PRONA dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai target yang telah ditentukan. Kinerja aparatur Kantor Pertanahan juga dapat dikatakan baik karena semua kriteria kinerja dapat terpenuhi dalam pelaksanaan PRONA. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan aparatur yang dimiliki, sarana prasarana yang lengkap dan menunjang, serta sambutan masyarakat yang positif merupakan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan PRONA. Sedangkan kurangnya sumber daya manusia, waktu pengumpulan data yuridis dari masyarakat yang terkadang lama, dan pandangan masyarakat tentang sertifikat tanah yang kurang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PRONA