Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Penelitian ini dilakukan atas dasar Pentingnya keberadaan Lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat Desa. Oleh karena itu penataan lembaga kemasyarakatan perlu diperhatikan. Penelitian ini dilakukan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dikarenakan keberadaan adat yang masih kental menjadi tantangan tersendiri dalam penataan Lembaga Kemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan mengacu pada model analisis Cresswell dengan enam prosedur yaitu, transkripsi data mentah, mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, mencoding data, tema-tema dan deskripsi, menghubungkan tema-tema/ deskripsi-deskripsi dan mengintepretasi tema-tema/deskripsi-deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan di Desa Ngadas sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari analisa implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam Implementasi kebijakan penataan Lembaga Kemasyarakatan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya sikap dan sifat asli mayarakat Desa Ngadas sangat mendukung implementasi kebijakan. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi yakni kurang terarsipkannya dokumen terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan PERDA Kabupaten Malang Nomor 16 yang belum bisa mengatur secara rinci terkait penataan lembaga kemasyarakatan desa. Saran yang direkomendasikan antara lain: digunakannya PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 sebagai acuan penataan lembaga kemasyarakatan desa, pembinaan tentang kearsipan dokumen bagi pemerintah Desa serta pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dibuatnya peraturan desa terkait lembaga kemasyarakatan, dibentuknya lembaga adat yang keberadaannya disejajarkan dengan BPD dan kepala desa di dalam sistem pemerintahan Desa Ngadas