Pelaksanaan Program Larasita Dalam Penertiban Administrasi Pertanahan. (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang)

Penelitian ini merupakan suatu studi yang menyoroti tentang Pelaksanaan program LARASITA di Kabupaten Malang untuk menertibkan administrasi pertanahan. Terkait dengan masih banyaknya tanah-tanah yang belum tersertifikat di wilayah kabupaten malang. Jauhnya kantor BPN kabupaten malang membuat banyak masyaraka tenggan untuk mengurus administrasi tanah mereka, dengan pelayanan larasita maka BPN kabupaten Malang memudahkan pengurusan administrasi pertanahan warga kabupaten. Sesuai dengan pasal 19 UUPA, penyelengaraan pendaftaran tanah di indonesia memerlukan sebuah badan atau organisasi. Adapun badan atau organisasi yang melaksanakan pendaftaran tanah tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional(BPN). Hal ini sesuai dengan keputusan presidenno . 26 tahun 1988 yang menyatakan bahwa BPN merupakan lembaga pemerintah, non departemen yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Keputusan presiden tersebut diperbaharui dengan keputusan presiden no 44 tahun 19993, dan kemudian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 10 Tahun 2006, tentang badan pertanahan nasional, yang dalam pasal 2 disebutkan sebagai berikut.“Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.” Sejauh ini BPN kabupaten malang telah berusaha dengan baik untuk melaksanakan Program larasita demi mensertifikatkan seluruh tanah di wilayah kabupaten. Ada beberapa kendala yang sering terjadi di lapangan, seperti jaringan internet yang tidak dapat menjangkau wilayah yang dituju, kurangnnya tenaga pelaksana program, mahalnya pelaksanaan program larasita sehingga BPN malang hanya melaksanakan 1 bulansekali