Perencanaan Dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Di Kawasan Perbatasan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional. Tetapi kenyataannya, pelaksanaan DAK di kawasan perbatasan mengalami banyak kesulitan. Salah satu kawasan perbatasan tersebut yaitu Kabupaten Nunukan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimana gambaran permasalahan pendidikan di Kabupaten Nunukan, kedua bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK di Bidang Pendidikan, dan ketiga apa faktor pendukung dan penghambat dari perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis pada penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengambil kesimpulan, yakni (1) Kondisi pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan masih sangat kurang, dilihat dari aspek akses pendidikan, tenaga pengajar, dan sarana dan prasarana. (2) Walaupun perencanaan berjalan dengan baik, namun dalam penggunaan DAK tidak terlaksana dengan baik karena ketidakmerataan sosialisasi dan fungsi alat peraga yang tidak tepat sasaran. (3) Adapun faktor pendukung dalam perencanaan dan penggunaan DAK tersebut antara lain bentuk perhatian dari pemerintah pusat, kebutuhan sekolah akan sarana dan praarana, serta kesiapan sekolah dalam hal menerima bantuan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: Petunjuk teknis yang sering datang terlambat, standardisasi petunjuk teknis yang terlalu kaku, dan mobilisasi yang sulit. Saran dalam penelitian ini yaitu agar pemerintah puat lebih mendahulukan daerah-daerah khusus dalam hal sosialisasi sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam hal pelaksanaan DAK. Selain itu standardisasi petunjuk teknis seharusnya tidak dibuat terlalu kaku agar daerah dapat melaksanakan DAK sesuai dengan kondisi daerahnya. Saran yang terakhir ditujukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar membangun jaringan komunikasi yang kuat antar aktor pelaksana melalui pembentukan tim komunikasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga sekolah sasaran