Pelaksanaan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan Laut Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Kabupaten Lamongan adalah daerah yang terletak di sepanjang pesisir pantai utara jawa dengan panjang pantai yang dimiliki 47 Km menjadikan potensi sumber daya manusia yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 15.099 jiwa dengan jumlah armada tangkap ± 5.487 unit perahu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan dalam mempermudah akses kelancaran suatu kegiatan berlayar dibutuhkan suatu pelayanan untuk membantu kegiatan operasional nelayan di laut sekaligus sebagai langkah untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib kegiatan di laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan cara pengambilan data melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan ketua rukun nelayan sebagai pengguna layanan, pengambilan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelakasanaan pelayanan, dan pengamatan secara langsung. Pelayanan bidang perhubungan laut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terdiri dari pelayanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal, patroli laut, dan pembinaan teknis keselamatan pelayaran. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal dirasakan cukup baik dilihat dari beberapa asas dan dasar-dasar pelayanan yaitu persyaratan, prosedur, kecepatan dan biaya yang diberikan. Keterbatasan fasilitas pendukung bagi para pegawai menjadi faktor utama pelayanan tidak bisa dilakukan sesuai dengan stantar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Namun pelaksanaannya masih bisa dilakukan dengan baik demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk patroli laut, pelaksanaanya dilakukan selama lima kali kegiatan patroli dalam jangka waktu satu tahun. Hasil pelaksanaannya berjalan dengan baik meskipun kendala yang dihadapi begitu banyak namun dapat diatasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Sedangkan untuk pembinaan teknis keselamatan pelayaran, pelaksanannya tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama pelaksanaan pelayanan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun masih bisa dilaksanakan meskipun pelaksanannya hanya dilakukan secara sederhana dengan mendatangi para kumpulan nelayan. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menyarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan agar dapat memberikan reward dan menambahkan fasilitas pendukung berdasarkan kebutuhan pegawai serta meningkatkan kegiatan pembinaan teknis kepada masyarakat nelayan, dan meningkatkan kegiatan patroli laut dalam menjangkau seluruh nelayan yang ada di Kabupaten Lamonga