Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal Kota Batu? (2) Bagaimana peran desentralisasi fiskal dalam menunjang pembangunan daerah Kota Batu? (3) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat penerimaan pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah Kota Batu? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal, peran desentralisasi fiskal dalam menunjang pembangunan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisi dilakukan dengan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pendapatan asli daerah Kota Batu yang konstribusinya paling besar bersumber dari sektor pajak, sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang konstribusinya paling kecil yaitu dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tingkat desentralisasi fiskal di Kota Batu masih di bawah 10%, ini menunjukan bahwa pemerintah Kota Batu masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam kemandirian fiskalnya. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat berarti menunjukan adanya konstribusi yang rendah terhadap pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kota Batu. Faktor pendukung penerimaan pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah Kota Batu yaitu (1) Adanya komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisai dan penyuluhan wajib pajak dan wajib retribusi; (2)Adanya objek sumber pendapatan asli daerah yang baru. Sedangkan faktor penghambat yaitu (1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi (2) Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai; (3) Kompetensi sumber daya aparatur yang kurang. Saran yang diberikan penulis yaitu (1) Dinas Pendapatan harus meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan, dan pengolahan data dan informasi pajak daerah, yaitu pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu Bidang Pendataan dan Pelayanan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya agar lebih efektif. Selain itu, Dinas Pendapatan Kota Batu harus meningkatkan profesionalitas dengan cara memberikan atau mengikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai aparatur Dinas Pendapatan. (2) Dinas Pendapatan harus meningkatkan teknologi informasi guna mempermudah dan memperlancar pekerjaan Dinas Pendapatan. (3) Menerapkan konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Hijau. (4) Meningkatkan penerimaa pajak daerah maupun retribusi daerah di sektor yang masih rendah penerimaan realisasi pendapatan asli daerahnya