Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah (Studi Pada Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat)

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada meningkatnya tuntutan pemekaran daerah. Hingga tahun 2012 daerah otonom bertambah sebanyak 205. Tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah pemekaran merupakan salah satu Daerah Otonom Baru dengan kesejahteraan terburuk diantara Daerah Otonom Baru lain di Provinsi Jawa Barat maka penelitian ini berusaha menganalisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif exploratory research dan dibatasi dengan dua fokus yaitu : (1) Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah. Tahapan analisis meliputi : notice things, collect things dan think about things. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah sudah menunjukkan progres yang baik meskipun pada tahun pertama mengalami penurunan. Disparitas Indeks Pembangunan Manusia antar Kecamatan masih tinggi. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan-Kecamatan wilayah selatan tingkat Indeks Pembangunan Manusianya masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pasca pemekaran daerah meliputi : (1) Pelayanan Publik bidang kesehatan yang masih sulit diakses oleh masyarakat yang jauh dari Ibukota Kabupaten, (2) Pada aspek pendidikan, Kabupaten Bandung Barat mengalami kekurangan tenaga pengajar dan sekolah, (3) Kondisi infrastruktur khususnya jalan di wilayah selatan masih buruk, (4) Berkaitan dengan kemampuan menggali PAD, banyak potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, (5) Kabupaten Bandung Barat memiliki beban penduduk miskin yang sangat besar, (6) Alokasi anggaran tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Berdasarkan temuan di atas, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memperbaiki kualitas layanan kesehatan khususnya untuk wilayah selatan. Pada aspek pendidikan, perlu peningkatan jumlah guru SD serta pemerataan sekolah dan guru SMA. Infrastruktur jalan perlu dijadikan sebagai prioritas utama dalam proses pembangunan. Perlu memanfaatkan potensi-potensi pajak dan retribusi yang belum tergali. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu merubah fokus pembangunan dari infrastruktur pemerintahan dan pengembangan birokrasi menjadi program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan dan ekonomi)