Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa (Studi Pada Smplbn Kota Blitar).

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama tim manajemen BOS sekolah. Banyak penyimpangan penggunaan dana BOS yang disebabkan ketidaktahuan orang tua dan masyarakat tentang BOS, penyusunan rencana penggunaan BOS yang diajukan sekolah juga tidak mengikutsertakan komite dan tidak dicantumkan dalam RKAS. Fokus penelitian ini adalah (1) akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri Kota Blitar, (2) faktor-faktor yang dihadapi dalam akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri Kota Blitar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, angket. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verivikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas BOS di SMPLBN Kota Blitar telah berjalan dengan baik, indikasinya yaitu penggunaan dana sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Akuntabilitas administrasi ditandai dengan tim manajemen BOS melibatkan komite sekolah untuk menyusun RKAS serta sebagai kontrol dalam perencanaan penggunaan dana BOS, adanya sosialisasi program BOS kepada orang tua siswa, rekapitulasi penggunaan dana dipublikasikan di papan pengumuman sekolah. Faktor internal akuntabilitas adalah kejelasan laporan, kesesuaian antara laporan dengan bukti pendukung, kesesuaian penggunaan dana dengan juknis yang telah ditetapkan tim manajemen BOS pusat. Faktor eksternal yang mempengaruhi akuntabilitas BOS di SMPLBN kota Blitar adalah keterbukaan dalam penggunaan dana. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) perlu diberikan fleksibilitas penggunaan dana BOS agar dapat didasarkan pada kesepakatan daerah sehingga dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak luar biasa, (2) Frekuensi pelaporan BOS dari sekolah sebaiknya cukup dilakukan setiap semester supaya tidak membebani sekolah dan mengganggu kegiatan pembelajaran, (3) Dinas Pendidikan selama ini telah melakukan pengawasan dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar pengelola BOS di SMPLBN kota Blitar dapat segera mengatasi permasalahannya dalam menyusun pelaporan penggunaan dana BOS, (4). Akuntabilitas BOS di SMPLBN kota Blitar telah berjalan dengan baik, maka hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dana BOS bagi sekolah-sekolah lain di kota Blitar