Implementasi Program Bina Desa Di Desa Argosari Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Sebagai Upaya Pembangunan Desa Tertinggal

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Yang Menyebutkan Salah Satu Urusan Wajib Yang Harus Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Adalah Urusan Pelayanan Dibidang Perencanaan Pembangunan. Pembangunan Yang Merupakan Bagian Dari Kebutuhan Masyarkat Dan Merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah Dituntut Untuk Memberikan Pembangunan Secara Merata. Selama Ini Pelaksanaan Pembangunan Memiliki Citra Yang Buruk Di Mata Masyarakat. Dapat Dilihat Dari Masih Adanya Daerah Tertinggal. Dalam Hal Ini Pemerintah Kabupaten Malang Melaksanakan Pembangunan Dengan Merata Melalui Program Bina Desa Diharapkan Dapat Memberikan Pembangunan Dengan Merata Kepada Masyarakat. Tujuan Dari Bina Desa Adalah Untuk Memberikan Pembangunan Yang Merata Bagi Masyarakat Serta Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Akan Pembangunan. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Program Bina Desa Di Desa Argosari Sebagai Upaya Pembangunan Desa Tertinggal Dan Mengetahui Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pembangunan Melalui Pelaksanaan Program Bina Desa Di Desa Argosari. Penelitian Ini Menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif. Fokus Penelitian Ini Antara Lain (1) Pelaksanaan Program Pembangunan SKPD Dalam Program Bina Desa Di Desa Argosari. (2) Kegiatan Layanan Publik Dan Penyuluhan SKPD Di Desa Argosari Sebagai Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Program Bina Desa. (3) Penjaringan Aspirasi Masyarakat Desa Argosari Sebagai Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pembangunan Dalam Program Bina Desa. (4) Opini Penduduk Desa Argosari Terhadap Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Pelaksanaan Pembangunan. Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Analisis Implementasi Program Bina Desa Dapat Disimpulkan Bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan SKPD Di Desa Argosari Ada Yang Berjalan Dengan Baik Dan Memiliki Dampak Positif, Akan Tetapi Ada Yang Tidak Berjalan Sesuai Dengan Harapan. Kegiatan Pelayanan Yang Dilakukan Dan Penyuluhan SKPD Membantu Warga Memperoleh Pelayanan Dengan Mudah Dan Kebutuhan Warga Akan Pelayanan Dapat Terpenuhi. Penjaringan Aspirasi Masyarakat Yang Dilakukan Menunjukkan Adanya Responsivitas Pemerintah Terhadap Kebutuhan Warga. Penerimaan Opini Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Malang Menunjukkan Adanya Demokrasi Yang Berjalan Denga