Sistem Rekrutmen Pejabat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Tugas Pemerintah Bukan Hanya Mengurusi Politik Dan Korupsi Saja, Tetapi Juga Memberikan Kesejahteraan Dan Pelayanan Yang Baik Bagi Masyarakatnya Secara Adil Dan Merata, Tidak Terkecuali Dengan Pemerintah Daerah. Karena Itu Dalam Usahanya Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Daerah Haruslah Menyediakan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Yang Berkualitas. Sehubungan Dengan Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Melayani Masyarakat Maka Mekanisme Dalam Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Perlu Dilakukan Dengan Professional Dan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku, Sehingga Membentuk Perilaku Pejabat Yang Memiliki Kredibilitas Yang Baik, Sehingga Dapat Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih. Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Sistem Rekrutmen Pejabat Struktural, Kualitas Pejabat Struktural Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penelitian Ini Menggunakan Teori Pemerintah Daerah, Meliputi Pengertian Pemerintah Daerah, Fungsi Pemerintah Daerah Dan Otonomi Daerah. Selain Itu Juga Terdapat Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (Aparatur), Pengertian Sumber Daya Manusia, Kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur), Rekrutmen Jabatan Sruktural. Penelitian Ini Menggunakan Jenis Penelitian Diskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif. Sedangkan Sumber Data Yang Digunakan Adalah Data Primer Dan Sekunder. Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Teknik Wawancara, Observasi, Dan Juga Dokumentasi. Instrument Yang Digunakan Peneliti Adalah Pedoman Wawancara,Catatan Lapangan,Dan Peneliti Sendiri. Kemudian Yang Terakhir Adalah Analisis Data Meliputi: Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi. Kesimpulan Yang Peneliti Peroleh Selama Masa Penelitian Bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Melalui Rekrutmen Pejabat Strukutual Di Kabupaten Ponorogo Masih Belum Sepenuhnya Memenuhi Persyaratan Dalam Peraturan Pemerintah Yang Berlaku Di Indonesia. Meskipun Demikian, Pemerintah Kabupaten Ponorogo Berusaha Untuk Mengatasi Hal Tersebut Dengan Melakukan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pemberian Kesempatan Penyelenggaraan Diklat PIM. Dengan Adanya Usaha Tersebut Diharapkan Dapat Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pejabat Struktura