Reformasi Administrasi Kependudukan dalam Pelaksanaan Program E-KTP dan Implikasinya (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar).

Fokus penelitian ini adalah reformasi administrasi kependudukan di kota Blitar yang terjadi karena adanya program E-KTP, dimana penulis ingin memberikan gambaran-gambaran berkaitan dengan pelaksanaan program E-KTP serta implikasi dari E-KTP dalam skala yang lebih luas. Dikarenakan kebijakan ini masih tergolong baru, sehingga membutuhkan banyak pengembangan agar mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk memudahkan pengguna dalam memperoleh data kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Blitar. Situsnya berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sumber data primernya diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam (In-Depth Interview) dengan beberapa Pegawai Negeri Sipil yang langsung menangani data kependudukan serta masyarakat umum sebagai pengguna E-KTP. Berdasarkan hasil penelitian, Reformasi Administrasi Kependudukan terkait dengan adanya E-KTP membawa sejumlah implikasi bagi Dinas Kependudukan, masyarakat dan Instansi lain yang berkepentingan. Namun agar mampu menghasilkan implikasi positif yang lebih banyak harus dilakukan pengembangan-pengembangan agar E-KTP berfungsi secara maksimal. Asas desentralisasi membuat Pemerintah Kota Blitar diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menerapkan kebijakan E-KTP. Sehingga peluang untuk berinovasi tentunya semakin terbuka lebar. Namun, Pemerintah Kota Blitar justru menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga karena takut akan resiko kebocoran data kependudukan yang bersifat rahasia. Sehingga, pemanfaatan E-KTP sejauh ini hanya sebatas Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi pengaman. Pemerintah Kota Blitar ternyata belum merencanakan tentang pemanfaatan E-KTP secara lebih lanjut. Dikaji dalam teori NPM (New Public Management) adanya azas desentralisasi dalam pengimplementasian E-KTP seharusnya membuat Pemerintah Daerah lebih aktif dan leluasa dalam mengembangkan pemanfaatan E-KTP untuk memajukan daerahnya. Saran peneliti dalam implikasi kebijakan E-KTP di Kota Blitar agar pemerintah Kota Blitar mampu mengembangkan suatu sistem yang mampu menunjang pemanfaatan E-KTP secara maksimal