Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Penyamakan Kulit (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Magetan)

Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan. Industri ini menghasilkan pendapatan yang besar bagi Kabupaten Magetan. Akan tetapi dalam pengolahan limbahnya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi tindakan masyarakat yang membuang limbah sembarangan. Selain itu juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat LIK. Hal tersebut juga akan membawa dampak negatif untuk kedepannya bagi industri kulit di Magetan jika masalah limbah tersebut tidak segera di atasi. Permasalahan dalam skripsi ini: Bagaimanakah kompleksitas permasalahan pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan? Bagaimanakah tanggapan para stakeholders terhadap pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan? Bagaimanakah rekomendasi kebijakan dalam mengatasi pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Magetan dengan situs penelitian pada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain penulis sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan, alat perekam dan alat tulis menulis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Kabupaten Magetan mengalami permasalahan pencemaran limbah industri kulit. Hal tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat yang banyak mengeluhkan tentang limbah tersebut. Selain itu, peran stakeholders dalam merespon permasalahan pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan masih belum optimal, serta Kabupaten Magetan belum mempunyai kebijakan yang khusus mengatur tentang permasalahan pencemaran limbah industri kulit. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, hendaknya kebijakan yang dirumuskan bukan hanya meneruskan kebijakan-kebijakan dari pemerintah di atasnya namun juga memberi ide kreatif, Pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola layanan dengan segera merealisasikan pembangunan LIK 2 dan perlu legalitas yang jelas dan terintegrasi yaitu dalam bentuk Perda mutlak diperlukan dalam permasalahan pencemaran limbah industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan juga untuk memberikan payung hukum yang jelas. Pemerintah Kabupaten Magetan untuk membuat dan menerapkan KLHS