Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (Studi padaBagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang).

Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam hal ini merupakan upaya/kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada didalam organisasi. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mengambil lokasi di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah di Bagian Organisasi Setda Pemerintahan Kabupaten Malang ini bisa dikatakan cukup berhasil, meskipun masih ada aspek yang masih kurang terpenuhi dan memadai dalam mewujudkan keberhasilan penataan kelembagaan yang dilakukan sesuai tujuan yang diharapkan. Aspek tersebut diantaranya adalah penyelenggaraan sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang aktifitas para pegawai untuk menyelesaikan pekerjaanya. Dan juga dalam ketatalaksanaan setiap unit kerja Pemerintahan Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaanya juga belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih adanya ketidakpahaman pegawai terahadap prosedur kerja yang telah ditetapkan. 2) Faktor pendukung pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Malang ini adalah Peraturan undang-undang yaitu PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Manusia yang memadai, dan Budaya Kerja yang kondusif. Sedangkan faktor penghambat, yakni Ketidakpahaman terhadap perundang-undangan yang digunakan dalam penataan kelembagaan dan Adanya persepsi yang berbeda antara Eksekutif dan Legislatif. Saran dari peneliti adalah Bagian organisasi selaku pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat melakukan Evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang digunakan secara berkelanjutan, agar permasalahan atau kendala yang muncul dapat segera daiatasi sehingga pelaksanaan program tersebut dapat sepenuhnya berhasil. Perlu dilakukan perbaikan terhadap prosedur kerja yang ada, sehingga sebagian besar pegawai dan Aparat pemerintah Kabupaten Malang yang kurang memahami prosedur tersebut bisa memahami dan menerpkan prosedur kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Dan Pemerintah perlu melakukan penataan kembali sarana dan prasarana kembali