Mewujudkan Good Governance Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di BPPT (Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo)

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melakukan penyediaan public goods dan services disebut good governance (kepemerintahan atau pemerintah) belum sepenuhnya tercapai di Indonesia. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terus dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menerapkan ISO 9001:2008. Upaya inilah yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan cara mengadopsi persyaratan dalam standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 untuk meningkatkan pelayanan perijinan. Dengan menerapkan aspek ISO diharapkan dapat terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer serta observasi lapangan secara langsung, data diperoleh dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo selama menerapkan ISO 9001:2008. Jenis penelitian ini deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan penerapan ISO 9001:2008 tentang sistem manajemen mutu sejak tahun 2008 hingga sekarang yang menempatkan pihak swasta ikut dalam membangun suatu tata sistem perijinan telah menghasilkan peningkatan kualitas perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Disamping itu aspek good governance telah tercapai yang mana adanya ketiga stakeholder yaitu swasta, masyarakat dan pemerintah untuk saling bekerjasama dalam membangun suatu pelayanan yang baik. Kedelapan prinsip ISO juga secara relevasi tercermin dalam sembilan prinsip good governance yang nantinya akan tercapainya akuntabilitas, transparasi, dan partisipasi publik sebagai tujuan dalam penyelengaraan publik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kepuasan masyarakat dilihat dari Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), bertambahnya kinerja pegawai sehingga menghasilkan inovasi baru berupa perijinan satu paket. Kejelasan dan ketepatan waktu menjadi hal utama dalam proses perijinan. Akan tetapi kerjasama antar instansi pemerintah terkait yang berperan dalam pengeluaran pro ses perijinan perlu dikoordinasikan lebih lanjut agar lebih meningkatkan kinerja BPPT