Upaya Pemerintah Daerah dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak (Studi pada Perlindungan Anak di Kota Malang),

Penelitian tentang upaya Pemerintah Kota Malang untuk mereduksi eksploitasi ekonomi anak dilandasi atas dasar sebuah kondisi yang kontras. Di satu sisi Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan kebijakan perlindungan anak dengan melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Namun di lain sisi kebijakan perlindungan anak tersebut justru dibenturkan dengan fenomena anak yang mengalami eksploitasi ekonomi. Oleh sebab itu, perlu disoroti kembali pelaksanaan upaya Pemerintah Kota Malang untuk mereduksi eksploitasi ekonomi anak melalui kebijakan dan program aksi perlindungan anak di Kota Malang dengan mengacu pada perspektif efektifitas implementasi kebijakan dan perspektif political will . Sehingga dapat teridentifikasi dampak serta tantangan dan hambatan dari pelaksanaan upaya tersebut. Sebagai upaya untuk mencari ketepatan permasalahan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah anlisis kualitatif model Spradley. Pada model analisis ini peneliti melakukan tahapan analisis kualitatif, yakni analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema budaya terkait upaya perlindungan anak untuk mereduksi eksploitasi ekonomi anak di Kota Malang. Hasil analisis upaya perlindungan anak yang tereksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk mereduksi eksploitasi ekonomi anak belum memberikan dampak signifikan. Sebab Pemerintah Kota Malang belum benar-benar berkomitmen dan belum memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan kebijakan dan program aksi perlindungan anak yang tereksploitasi ekonomi. Pemerintah Kota Malang masih belum mampu untuk mengkontruksikan kebijakan perlindungan anak, melalui KLA pada relation level hingga societal level . Sehingga nampak bahwa political will Pemerintah Kota Malang dalam melakukan upaya perlindungan anak untuk mereduksi eksploitasi ekonomi anak masih sangat kurang. Sebab political will Pemerintah Kota Malang masih sebatas political want . Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LSM sebagai lembaga independen memiliki dampak dan kontribusi yang besar terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak yang tereksploitasi ekonomi. Ironisnya hubungan koordinasi dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan LSM masih perlu ditingkatkan kembali. Mengacu pada hasil analisis tersebut maka terdapat empat rekomendasi. Pertama, LSM peduli anak di Kota Malang perlu memanaskan kembali isu perlindungan anak sebagai isu strategis kebijakan. Kedua, Pemerintah Kota Malang perlu memperkuat sinergitas lembaga antar pemerintah dan membuka ruang publik. Ketiga, perlu menstimulus political will pembuat kebijakan melalui penguatan data dan intervensi mainstream . Keempat, memperkuat kualitas pendidikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui intervensi sosial. Sehingga tujuan KLA Cluster V terkait perlindungan khusus dapat tercapai