Strategi Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri),

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang nyata dalam mengurusi segala aspek secara mandiri baik dalam sistem pembangunan, pemerintahan, dan aspek finasial daerah. Akan tetapi dalam masalah aspek finansial, pemerintah daerah masih banyak bergantung dengan adanya dana perimbangan dari pusat. Permasalahan ini terjadi karena masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa ambil oleh pemerintah daerah. Hal serupa juga terjadi pada Kota Kediri dimana pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 14% dari total penerimaan daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri dalam hal ini mempunyai tugas dan kedudukan mengenai masalah pengelolaan keuangan Kota Kediri. Sehingga dalam menyikapi permasalahan tersebut perlu untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mendukung pembangunan daerah, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman dengan tiga alur analisis, yaitu reduksi data, penyajian datan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi yang berwenang untuk mengurusi tentang keuangan daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri mempunyai strategi antara lain tentang peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta penataan sistem informasi tentang aset daerah. Selain itu program peningkatan ketrampilan dan kemampuan aparat juga terus ditingkatkan karena aparat merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan yaitu untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah berasal dari tingkat prosentase jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diambil, bergantung beberapa faktor antara lain kedisiplinan masyarakat, tersedianya objek pajak serta sistem informasi yang mendukung serta aparat yang terampil. Sehingga dalam upaya peningkatan faktor-faktor tersebut perlu melakukan sebuah sistem peremajaan aparat yang lebih kompeten untuk mendukung terciptanya pendapatan yang optimal, selain itu juga perlu adanya sebuah sistem reward and punishment agar aparat yang bertugas mempunyai semangat dalam menjalankan tugasny