Perencanaan Program Akta Online dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi)

Peningkatan pelayanan akta kelahiran dalam upaya pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan merupakan agenda penting yang perlu diperhatikan oleh aparatur pemerintah. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan akta kelahiran melalui pembentukan program akta online . Sebagai sebuah program baru yang berupaya menjawab permasalahan dan keluhan masyarakat akan tidak adanya akses terhadap pelayanan akta kelahiran yang mendorong peneliti disini ingin mengetahui bagaimanakah perencanaan program akta online yang dilakukan aparatur. Maka dalam penelitian ini mengangkat 3 permasalahan yaitu Bagaimanakah pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bagaimanakah perencanaan program akta online dalam meningkatkan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan apa saja faktor penghambat dalam perencanaan program akta online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan beberapa kelemahan dimana melihat dari persiapan yang dilakukan, hadirnya program tersebut masih membentuk pesimisme dari aparatur karena terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya dimana pendaftaran akta online terbatas pada pengambilan nomor pendaftaran, sedangkan untuk pemrosesan wajib memenuhi dua aspek , yaitu materiil (persyaratan) dan aspek formil (asas dan prosedur). Selain itu, jika semua pendaftaran dilakukan secara online , masih belum dibentuknya sistem penggolongan batas-batas umur anak yang mendaftar pada database , penggolongannya masih secara manual. Disisi lain, juga masih ditemukannya beberapa hambatan dimana dari segi pemerintah antara lain kurangnya SDM perencana dan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas, kurangnya keterlibatan oleh keseluruhan bidang, belum adanya peraturan bupati maupun SOP yang menjadi landasan hukum bagi akta online dan kurangnya kemampuan akan pemahaman terhadap teknologi informasi atau penggunaan internet dari segi masyarakat. Oleh karena itu suatu upaya perbaikan, baik secara teknis, peraturan hukum maupun komitmen aparatur pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program