Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen, Kabupate

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berfokus pada penataan lingkungan melalui perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa / kelurahan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan proses pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melakukan kegiatan channeling baik dengan pemerintah setempat maupun pihak swasta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian (1) Pelaksanaan program kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) / Neighborhood Development Desa Sengguruh, meliputi : Peran Multi aktor dalam PLP – BK, peranan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Masyarakat Desa Sengguruh, kolaborasi antar aktor, dampak pelaksanaan kegiatan PLP – BK, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam program PLP – BK, meliputi : faktor pendukung dan penghambat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan faktor pendukung dan penghambat Masyarakat Desa Sengguruh. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran multi aktor dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) hanya pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Masyarakat, sedangkan belum ada pihak swasta dalam dikarenakan Masyarakat Desa Sengguruh belum bisa mendapatkan channeling kemitraan bersama dengan swasta, yang disebabkan masyarakat tidak memiliki daya tawar kekuatan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kemitraan masyarakat dengan pihak swasta belum dapat direalisasikan di Desa Sengguruh. Peranan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah menjalankan tugasnya sebagai satuan Kerja yang memfasilitasi penyelenggaraan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK). Namun, dalam hal ini belum melaksanakan tugasnya untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat desa Sengguruh dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan. Peranan Masyarakat sebagai elemen utama dalam pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) di Desa Sengguruh berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui secara menyeluruh esensi dan tujuan inti dari program PLP – BK. dimana, dengan adanya program ini masyarakat di setiap wilayah Desa Sengguruh mengajukan aspirasinya akan kebutuhan infrastruktur. Dimana masyarakat juga ikut mencurahkan tenaga dan pikiran dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dan melakukan pengawasan serta monitoring secara tidak langsung. Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belum maksimal dikarenakan adanya ketidaksamaan persepsi dalam perencanaan pembangunan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat. Dampak dari pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas terhadap masyarakat adalah kesadaran dari masyarakat untuk melakukan budaya sehat dan bersih di sekitar lingkungannya. Partisipasi masyarakat dalam penentuan rencana sampai dengan pelaksanaan pembangunan sangat besar, dimana masyarakat dari masing – masing wilayah di Desa Sengguruh mengajukan ide – ide yang menjadi prioritas atas kebutuhan masyarakat akan infrastruktur pendukung, dimana masyarakat secara swadaya melakukan survey untuk memetakan (mapping) kawasan – kawasan yang memiliki potensi atau kawasan yang membutuhkan infrastruktur pendukung masyarakat. Dampak bagi kelembagaan Desa disini belum dapat menunjukkan kinerja secara optimal karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) masih adanya mekanisme pekerjaan yang tumpang tindih (overlapping) antara kelembagaan LPMD dan BPD Desa Sengguruh, dimana masih ada anggota dari LPMD merangkap jabatan sebagai anggota BPD, mengakibatkan kebingungan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah adanya fasilitas dari pemerintah daerah dalam mendukung setiap kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) di Desa Sengguruh. Kemudian, Pemberian fasilitas kepada masyarakat mengenai Channeling atas program maupun dana untuk menyelenggarakan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK). Faktor Penghambat dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sukarelawan Desa Sengguruh yang tidak konsisten dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK). Kurangnya tenaga pendamping pada tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK). Sedangkan faktor pendukung dari masyarakat adalah Keterlibatan Masyarakat Desa Sengguruh yang besar dalam pelaksanaan Program PLP – BK dan Pemerintahan Desa Sengguruh dan lembaga desa yang stabil. Sedangkan untuk faktor penghambat dari masyarakat adalah kesulitan dalam penerapan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP – BK) dan program yang tidak sesuai dengan kondisi riil desa. Ketidaksamaan pe