Penelitian ini dilakukan karena adanya pandangan terhadap masalah-masalah PNS yang muncul di pemerintah pusat maupun daerah setelah adanya kebijakan otonomi daerah yaitu alokasi dan distribusi PNS yang tidak proporsional antara jumlah PNS dengan tugas dan fungsi organisasi, persentase antara jumlah belanja pegawai dan belanja publik di dalam APBD yang tidak rasional, serta adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengurangi permasalahan tersebut maka pemerintah pusat menetapkan kebijakan moratorium CPNS. Namun dengan adanya kebijakan moratorium CPNS tersebut Kabupaten Banyuwangi mengalami kekurangan pegawai, sehingga perlu adanya pengoptimalan pegawai yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Optimalisa...
Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai bentuk...
: The Optimization And Obstacles Of Employees Placement In Banyuwangi. One of the policies taken by ...
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan seorang camat berub...
Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam rangka memajukan dan menseja...
Balai Diklat Keagamaan Bandung sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang salah satu fungsi...
Tujuan penelitian untuk mengetahui optimalisasi pendamping desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Mus...
AbstrakBadan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Desayang bertuj...
Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Desa Gunung Masigit dalam menjaga kearifan lokal ya...
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandir...
Dana Desa yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang diper...
ABSTRAK Genangan air dan banjir tahunan terjadi waktu musim penghujan di sekitar Bangil Utara kabup...
Wilayah perairan Kabupaten Banyuwangi yang dibatasi oleh selat Bali disebelah timur dan Samudra Indo...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa kualitas pelayanan persampahan yang diberikan Dina...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan juga faktor dalam pengembangan masyarakat melal...
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintahan yang tidak bersumber dar...
Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai bentuk...
: The Optimization And Obstacles Of Employees Placement In Banyuwangi. One of the policies taken by ...
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan seorang camat berub...
Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam rangka memajukan dan menseja...
Balai Diklat Keagamaan Bandung sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang salah satu fungsi...
Tujuan penelitian untuk mengetahui optimalisasi pendamping desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Mus...
AbstrakBadan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Desayang bertuj...
Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Desa Gunung Masigit dalam menjaga kearifan lokal ya...
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandir...
Dana Desa yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang diper...
ABSTRAK Genangan air dan banjir tahunan terjadi waktu musim penghujan di sekitar Bangil Utara kabup...
Wilayah perairan Kabupaten Banyuwangi yang dibatasi oleh selat Bali disebelah timur dan Samudra Indo...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa kualitas pelayanan persampahan yang diberikan Dina...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan juga faktor dalam pengembangan masyarakat melal...
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintahan yang tidak bersumber dar...
Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai bentuk...
: The Optimization And Obstacles Of Employees Placement In Banyuwangi. One of the policies taken by ...
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan seorang camat berub...