Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu),

Penelitian ini dilakukan terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu yang seringkali dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun dengan cara merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni Batu Tourism Center (BTC). Bagaimana kebijakan penataan pedagang kaki lima, Bagaimana implementasi dari kebijakan penataan pedagang kaki lima dan kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai tujuan kota wisata yang bersih, tertib, dan nyaman. Kebijakan penataaan pedagang kaki lima tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Dalam implementasinya, kebijakan ini melibatkan Diskoperindag dan Satpol PP Kota Batu. Disamping itu juga melibatkan pihak swasta yakni PT. Eka Citra Karya Mandiri yang berperan sebagai penyedia lahan sebagai tempat relokasi sekaligus sebagai pengelola. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC merupakan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, banyak bermunculan pedagang kaki lima baru yang berjualan di sekitar alun-alun sehingga BTC sepi pengunjung. Kedua, pengelola BTC dan Pemerintah Kota Batu kurang memberikan dukungan dalam hal meramaikan dan mempromosikan BTC. Ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Batu disebabkan oleh beberapa kendala. Diantaranya, penertiban pedagang kaki lima masih terkendala perasaan atau emosional. Disisi lain jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu tiap tahun terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Selain itu, kesadaran pedagang kaki lima untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan masih sangat kurang